Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat komitmennya dalam menekan angka kemiskinan melalui kebijakan berbasis data. Salah satu langkah strategis yang disiapkan pada tahun 2026 adalah menghadirkan Kartu Sejahtera Desa, sebuah sistem terpadu yang memuat seluruh identitas keluarga, termasuk data anggota keluarga serta hak-hak sosial yang melekat, seperti beasiswa dan bantuan sosial lainnya.

Hal tersebut disampaikan Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), saat menghadiri Peresmian Program Bantuan Rumah Layak Huni (Mahyani) di Dusun Labuapi, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Selasa (30/12/2025).

Melalui Kartu Sejahtera Desa, pemerintah daerah dapat mengontrol dan memantau pemanfaatan bantuan secara lebih ketat, terukur, dan berkelanjutan.

“Selama ini banyak bantuan datang, tetapi kita tidak bisa mengontrol apakah bantuan itu benar-benar mampu mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan atau tidak,” jelas Bupati.

Ke depan, seluruh bantuan yang disalurkan akan terintegrasi dalam satu basis data terpadu. Pemerintah daerah akan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bantuan benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan mampu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga penerima.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti lemahnya indikator kemiskinan yang selama ini masih mengandalkan surat keterangan miskin.

“Surat itu mudah dibuat, tetapi belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya. Substansi inilah yang sering kita abaikan karena adanya perbedaan data,” ungkapnya.

Menurut Bupati, ketidakakuratan data kerap menjadi penyebab utama bantuan tidak tepat sasaran dan pada akhirnya gagal mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.

Selain itu, Bupati mengapresiasi ikhtiar BAZNAS dalam membangun kepercayaan publik melalui pengelolaan zakat yang transparan dan profesional.

“Kalau kita diberi amanah 10, maka kelola betul-betul 10 itu secara transparan. Jika masyarakat percaya, potensi zakat kita sangat besar,” katanya.

Ia juga menilai rendahnya tingkat penghimpunan zakat nasional yang baru mencapai sekitar 10 persen dari total potensi sebagai cerminan perlunya sistem pengelolaan zakat yang lebih modern, profesional, dan akuntabel.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menegaskan akan lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan sekadar bantuan yang bersifat konsumtif. Setiap penerima bantuan akan dievaluasi untuk memastikan benar-benar keluar dari kategori miskin ekstrem.

“Tujuan kita jelas, setelah menerima bantuan harus keluar dari kemiskinan ekstrem. Ini yang akan terus kita evaluasi dan perbaiki,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lombok Barat juga menyampaikan apresiasi kepada Bank NTB Syariah atas kolaborasi yang telah terjalin selama ini. Ia menyebutkan, pada tahun mendatang kerja sama akan difokuskan pada dua sektor utama yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Minimal dua fokus, yakni modal usaha masyarakat dan perbaikan rumah tidak layak huni,” pungkasnya.

Dengan kolaborasi yang semakin kuat, data yang semakin valid, serta fokus pada pemberdayaan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat optimistis upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha (UNA), Ketua BAZNAS NTB TGH. Lalu Muhammad Iqbal Murad, perwakilan Bank NTB Syariah Pusat, kepala OPD terkait, Ketua BAZNAS Lombok Barat, serta tamu undangan lainnya.

Penulis: L. Emmy – Prokopim Lombok Barat
Dokumentasi: Dedy – Prokopim Lombok Barat